Gerakan Nasional Hemat Energi (BBM dan Listrik)

Gerakan Nasional Penghematan Energi atau Gerakan Hemat Nasional dicanangkan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Selasa (29/5/2012) malam. Dalam pidatonya, presiden menghimbau agar gerakan hemat BBM dan listrik diikuti seluruh elemen masyarakat, termasuk unsur pemerintah pusat dan daerah. Penghematan ini dirasa perlu setelah DPR RI menolak rencana pemerintah untuk segera menaikkan harga BBM serta guna memperkecil defisit anggran tahun ini yang diperkirakan akan mencapai Rp 190 triliun. Dalam melaksanakan Gerakan Nasional Penghematan Energi, presiden mengemukaan lima kebijakan dan tindakan yang akan dilakukan pemerintah. Kelima kebijakan dan tindakan penghematan itu yaitu :

  1. Pengendalian sistem distribusi di setiap SPBU.
  2. Pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, juga untuk BUMN dan BUMD.
  3. Pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan perkebunan dan pertambangan.
  4. Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) untuk transportasi.
  5. Penghematan penggunaan listrik dan air di kantor-kantor pemerintah.
    Presiden meyakini kelima tindakan itu akan berhasil secara siginifikan untuk menurunkan penggunaan BBM dan listrik. Seperti yang telah terlaksana pada tahun 2008 dan 2009 dimana dengan kondisi yang relatif sama, gerakan penghematan listrik dan air ini berjalan dengan sangat sukses.

 

Gerakan Nasional Hemat Energi

Saatnya Menceraikan BBM. Kita semuanya tentunya setuju dengan Gerakan Nasional Hemat Energi yang dicanangkan Presiden. Namun tampaknya, gerakan penghematan seperti ini haruslah diikuti dengan rencana besar untuk mulai meninggalkan ketergantungan kepada BBM dan beralih pada sumber-sumber energi nonmigas. Satu dari lima kebijakan hemat energi memang konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG). Pun dalam pidatonya disinggung-singgung pula tentang penggunaan mobil hybrid (dua sumber energi; BBM dan listrik), pengembangan mobil listrik, dan pemanfaatan energi terbarukan untuk pembangkit listrik. Namun tampaknya, masih diperlukan konsep dan rencana aksi yang lebih jelas dan berani untuk mewujudkannya.

Kebijakan Energi Nasional (PP No. 5 Tahun 2006) yang hanya menargetkan pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia sebesar 15% dari total konsumsi energi nasional pada tahun 2025. Pemerintah tampaknya masih belum berani ‘menceraikan’ BBM sehingga Indonesia masih akan terus bergantung pada BBM.
Di samping tidak ramah lingkungan, ketergantungan pada BBM membuat Indonesia akan selalu diributkan dengan pilihan klasik; menaikkan harga BBM atau berhemat. Padahal, dengan potensi sumber energi terbarukan yang sangat melimpah seharusnya keberanian Indonesia bukan hanya sekedar hemat BBM namun harus berani ‘menceraikan BBM’.